Padangsidimpuan – Pandangan kritis dan konstruktif dari empat fraksi DPRD Kota Padangsidimpuan mendapat jawaban komprehensif dari Wali Kota Letnan Dalimunthe dalam Rapat Paripurna lanjutan, Sabtu (6/12/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh Nasution ini fokus pada agenda “Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi”.
Dalam pembukaannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang dinilainya sebagai bagian dari kontrol konstruktif terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Poin Krusial Tanggapan Wali Kota
1. Respons ke Fraksi Golkar (Purnadi): Komitmen Transformasi Fiskal
Wali Kota menanggapi seruan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyatakan kesiapan melakukan transformasi fiskal terstruktur. Langkah konkretnya meliputi digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pembenahan tata kelola aset daerah agar produktif, serta inovasi sumber pendapatan baru. Ia juga mengklarifikasi bahwa 57,24% anggaran telah dialokasikan untuk belanja wajib (mandatory spending), sementara Rp13,12 miliar dana bagi hasil dari provinsi yang belum tersalur sedang dipercepat penyalurannya.
2. Respons ke Fraksi PDIP (M. Fajar Dalimunthe): Fokus PDAM dan Pasca Bencana Menanggapi kekhawatiran atas kondisi PDAM Tirta Ayumi yang masih “kurang sehat” dan terdampak banjir, pemerintah menjelaskan sedang melakukan pembenahan menyeluruh mencakup manajemen, keuangan, dan sarana perpipaan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranpersa) tentang penyertaan modal tengah dipersiapkan bersama DPRD. Untuk penanganan pasca bencana banjir dan longsor, pemerintah sedang mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah ke pemerintah pusat guna pemulihan infrastruktur.
3. Respons ke Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya (Nur Ainun Hasibuan): Efisiensi Birokrasi dan Paradigma Baru Pengawasan
Wali Kota menyambut baik masukan untuk evaluasi proses birokrasi yang dinilai lambat, baik di BKAD maupun Inspektorat. Ia juga sepakat dengan perlunya pergeseran paradigma pengawasan dari sekadar mencari pelanggaran ke arah pembinaan (preventif) sejak awal perencanaan. Terkait isu harmonisasi kepemimpinan, Letnan Dalimunthe menegaskan komitmennya untuk bekerja bersama membangun kota.
4. Respons ke Fraksi Kebangkitan Keadilan Nasional (Febriani Afrahul Ispadillah): Prioritas Infrastruktur dan Honorer Pemerintah merinci 10 ruas jalan yang akan diprioritaskan untuk pemeliharaan pada tahun 2025, meski mengakui kendala cuaca dan bahan. Terkait isu kesejahteraan tenaga honorer, disampaikan bahwa penggajian hingga November 2025 telah direalisasikan, dan untuk yang non-database akan dicarikan solusi terbaik. Wali Kota juga menegaskan bahwa RAPBD 2026 akan lebih berfokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan mengurangi belanja seremonial.
Penyerahan ke Tahap Berikutnya
Usai penyampaian jawaban pandangan umum fraksi tersebut, Nota Keuangan dan Buku Rancangan APBD TA 2026 secara resmi diserahkan dari Pimpinan Rapat kepada Badan Anggaran DPRD. Penyerahan ini menandai resminya pembahasan RAPBD 2026 memasuki fase pembicaraan tingkat II, dimana pembahasan teknis dan mendetail akan dilakukan di tingkat komisi dan alat kelengkapan DPRD.
Dengan ditanggapinya seluruh aspirasi fraksi, diharapkan proses legislasi anggaran daerah ini dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan APBD 2026 yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Padangsidimpuan.
