Pelantikan HIMAPASID UNIMED 2025–2026, Pemko Padangsidimpuan Dorong Penguatan Organisasi Mahasiswa
Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Padangsidimpuan Universitas Negeri Medan (HIMAPASID UNIMED) Periode 2025–2026 resmi dilantik pada Senin, 6 Januari 2026, yang dilaksanakan di Aula MAN 2 Padangsidimpuan. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Padangsidimpuan yang diwakili Asisten III, Mohd. Ary Junaidi DP. Lubis, SE, MM. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar HIMAPASID UNIMED menjadi wadah pemersatu mahasiswa asal Padangsidimpuan di perantauan serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. “Kami berharap HIMAPASID ini menjadi pondasi dasar untuk menghimpun seluruh mahasiswa yang berasal dari Kota Padangsidimpuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran, saran, dan tenaga untuk membangun Kota Padangsidimpuan yang lebih mantap,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan mendukung kegiatan mahasiswa, khususnya di bidang pendidikan, selama organisasi memiliki struktur dan legalitas yang jelas. “Pemerintah Kota Padangsidimpuan siap membantu adik-adik mahasiswa, namun tentu harus didukung dengan organisasi yang jelas dan terarah,” tambahnya. Melalui pelantikan ini, diharapkan kepengurusan HIMAPASID UNIMED periode 2025–2026 mampu mengembangkan karakter, wawasan, serta kemampuan berorganisasi mahasiswa asal Padangsidimpuan, sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
Pemko Padangsidimpuan Monitoring Harga Sembako dan LPG 3 Kg Jelang Nataru 2025
Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan monitoring harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 16 hingga 17 Desember 2025, dengan menyasar seluruh pasar tradisional dan Pasar Sangkumpal Bonang. Selain memantau harga sembako, tim monitoring Pemko Padangsidimpuan juga melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Dari hasil pemantauan, proses distribusi LPG dinyatakan aman dan terkendali menjelang Nataru. Pemantauan dilakukan secara langsung untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Dalam kesempatan tersebut, tim juga berdialog dengan para pedagang guna menyerap keluhan terkait kenaikan harga beberapa komoditas serta kondisi daya beli masyarakat. Pemko Padangsidimpuan menyatakan bahwa stok sembako di pasaran masih aman, sementara harga kebutuhan pokok secara umum tergolong stabil meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Melalui pemantauan berkelanjutan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berupaya menjaga kelancaran distribusi sembako dan energi bersubsidi demi kenyamanan masyarakat dalam menyambut Nataru 2025.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Serahkan Bantuan Baznas kepada Mustahik dan Korban Banjir dan Longsor
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri sekaligus menyerahkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidimpuan kepada para mustahik serta masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Padangsidimpuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan, Selasa (16/12/2025). Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Baznas Kota Padangsidimpuan, para muzaki, serta para donatur yang telah berperan aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. “Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh jajaran Baznas Kota Padangsidimpuan, para muzaki (pemberi zakat), serta para donatur yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya para mustahik serta warga yang terdampak banjir dan longsor,” ujar H. Harry Pahlevi Harahap. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus mendorong sinergi dengan Baznas dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta penanganan dampak bencana alam. “Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan terus bersinergi dengan Baznas agar penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban serta membantu proses pemulihan warga yang terdampak banjir dan longsor,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Drs. Zainal Arifin Tampubolon, dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, bantuan diberikan kepada 47 orang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sebanyak 78 orang, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebanyak 67 orang, yang sebagian besar merupakan mustahik dan warga terdampak banjir dan longsor. Selain bantuan kepada individu, Baznas Kota Padangsidimpuan juga telah melakukan survei terhadap sejumlah masjid yang terdampak bencana banjir dan longsor. Baznas akan menyalurkan bantuan berupa sajadah sebanyak dua shaf untuk satu masjid di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan satu masjid di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Melalui penyaluran bantuan ini, diharapkan kehadiran Baznas bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat memberikan harapan, mempercepat pemulihan pascabencana, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Resmi Buka Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Tahun 2025
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padangsidimpuan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula MAN 2 Padangsidimpuan, Senin (15/12/2025). Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Musyawarah Cabang merupakan momentum penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dan penyegaran program kerja agar Gerakan Pramuka tetap kontributif, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. “Musyawarah Cabang ini adalah momentum penting untuk regenerasi kepemimpinan dan penyegaran program kerja agar Gerakan Pramuka tetap relevan dan adaptif, khususnya dalam pembentukan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wakil Wali Kota Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Gerakan Pramuka harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan generasi milenial dan Gen Z tanpa meninggalkan nilai-nilai kepramukaan. “Pramuka hari ini harus berbenah dan mengikuti perkembangan generasi muda, namun tetap berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam Pramuka itu sendiri,” tegasnya. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota berharap melalui Muscab ini dilakukan evaluasi yang objektif terhadap program kerja, penyusunan program kerja yang adaptif dan selaras dengan visi Padangsidimpuan Mantap, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan sinergi dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, khususnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Fraksi Usulkan Optimasi PAD hingga Mitigasi Bencana, Wali Kota Jawab Pandangan Umum Fraksi dalam Paripurna RAPBD 2026
Padangsidimpuan – Pandangan kritis dan konstruktif dari empat fraksi DPRD Kota Padangsidimpuan mendapat jawaban komprehensif dari Wali Kota Letnan Dalimunthe dalam Rapat Paripurna lanjutan, Sabtu (6/12/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh Nasution ini fokus pada agenda “Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi”. Dalam pembukaannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang dinilainya sebagai bagian dari kontrol konstruktif terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Poin Krusial Tanggapan Wali Kota 1. Respons ke Fraksi Golkar (Purnadi): Komitmen Transformasi Fiskal Wali Kota menanggapi seruan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyatakan kesiapan melakukan transformasi fiskal terstruktur. Langkah konkretnya meliputi digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pembenahan tata kelola aset daerah agar produktif, serta inovasi sumber pendapatan baru. Ia juga mengklarifikasi bahwa 57,24% anggaran telah dialokasikan untuk belanja wajib (mandatory spending), sementara Rp13,12 miliar dana bagi hasil dari provinsi yang belum tersalur sedang dipercepat penyalurannya. 2. Respons ke Fraksi PDIP (M. Fajar Dalimunthe): Fokus PDAM dan Pasca Bencana Menanggapi kekhawatiran atas kondisi PDAM Tirta Ayumi yang masih “kurang sehat” dan terdampak banjir, pemerintah menjelaskan sedang melakukan pembenahan menyeluruh mencakup manajemen, keuangan, dan sarana perpipaan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranpersa) tentang penyertaan modal tengah dipersiapkan bersama DPRD. Untuk penanganan pasca bencana banjir dan longsor, pemerintah sedang mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah ke pemerintah pusat guna pemulihan infrastruktur. 3. Respons ke Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya (Nur Ainun Hasibuan): Efisiensi Birokrasi dan Paradigma Baru Pengawasan Wali Kota menyambut baik masukan untuk evaluasi proses birokrasi yang dinilai lambat, baik di BKAD maupun Inspektorat. Ia juga sepakat dengan perlunya pergeseran paradigma pengawasan dari sekadar mencari pelanggaran ke arah pembinaan (preventif) sejak awal perencanaan. Terkait isu harmonisasi kepemimpinan, Letnan Dalimunthe menegaskan komitmennya untuk bekerja bersama membangun kota. 4. Respons ke Fraksi Kebangkitan Keadilan Nasional (Febriani Afrahul Ispadillah): Prioritas Infrastruktur dan Honorer Pemerintah merinci 10 ruas jalan yang akan diprioritaskan untuk pemeliharaan pada tahun 2025, meski mengakui kendala cuaca dan bahan. Terkait isu kesejahteraan tenaga honorer, disampaikan bahwa penggajian hingga November 2025 telah direalisasikan, dan untuk yang non-database akan dicarikan solusi terbaik. Wali Kota juga menegaskan bahwa RAPBD 2026 akan lebih berfokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan mengurangi belanja seremonial. Penyerahan ke Tahap Berikutnya Usai penyampaian jawaban pandangan umum fraksi tersebut, Nota Keuangan dan Buku Rancangan APBD TA 2026 secara resmi diserahkan dari Pimpinan Rapat kepada Badan Anggaran DPRD. Penyerahan ini menandai resminya pembahasan RAPBD 2026 memasuki fase pembicaraan tingkat II, dimana pembahasan teknis dan mendetail akan dilakukan di tingkat komisi dan alat kelengkapan DPRD. Dengan ditanggapinya seluruh aspirasi fraksi, diharapkan proses legislasi anggaran daerah ini dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan APBD 2026 yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Padangsidimpuan.
DPRD Padangsidimpuan Gelar Paripurna Bahas RAPBD 2026, Wali Kota Sampaikan Nota Keuangan
Padangsidimpuan, 6 Desember 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, membuka secara resmi Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (6/12/2025). Sebagai agenda inti Pembicaraan Tingkat I, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menyampaikan Nota Keuangan dan menyerahkan Buku Rancangan APBD TA 2026 kepada pimpinan rapat. Usai penyampaian dari eksekutif, forum dilanjutkan dengan tahap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Empat anggota dewan secara berturut-turut menyampaikan tanggapan, catatan, dan kritikan masing-masing fraksi terhadap kebijakan anggaran yang diajukan, yaitu, Purnadi, Muhammad Fajar Dalimunthe, Nur Ainun Hasibuan, Febriani Afrahul Ispadillah. Rapat paripurna ini menandai dimulainya proses legislasi APBD 2026 secara formal. Setelah tahap pandangan umum ini, agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban Wali Kota atas Pandangan umum fraksi nanti malam Pukul 19.30 WIB. Dari meja pimpinan DPRD, Srifitrah Munawaroh Nasution berharap proses pembahasan ini berjalan secara transparan, partisipatif, dan menghasilkan APBD 2026 yang akuntabel serta berorientasi pada percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan.
Melaporkan suasana kegiatan Dapur Umum di Desa Sabungan Sipabangun (88 KK) dan Unte Manis Kel. Losbat (16 KK). Makan masyarakat terdampak berjalan normal 3x sehari. Demikian juga dgn titik bencana ditempat lain.
RUPS LB Bank Sumut, Pemegang Saham Setujui Penyertaan Modal Berupa Aset untuk Perkuat Fondasi Permodalan di Tengah Tekanan Fiskal Daerah
Medan – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sumut yang digelar pada Senin (24/11) menghasilkan keputusan penting terkait penguatan struktur permodalan perseroan. Sebanyak 33 pemegang saham yang hadir, secara bulat menyetujui opsi penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa aset (inbreng) yang memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini disebut sebagai langkah adaptif di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang saat ini banyak mengalami penyesuaian. Gubernur Sumatera Utara selaku pemegang saham pengendali, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan mekanisme inbreng memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap memenuhi kewajiban penyertaan modal tanpa mengganggu arus kas masing-masing daerah. “Kami menyampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar tetap dapat melakukan penambahan modal. Namun kita memahami kondisi keuangan daerah hari ini sedang ada penyesuaian. Karena itu kami meminta agar penambahan modal diperbolehkan tidak dalam bentuk uang, tetapi berupa aset yang bisa dinilai oleh Bank Sumut dan OJK. Dan tadi disepakati, hal itu diperbolehkan,” ujar Bobby. Bobby menambahkan, kebijakan ini akan membantu percepatan pemenuhan kebutuhan modal Bank Sumut tanpa membebani APBD. Penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan meningkatkan kelas Kelompok Bank Modal Inti (KBMI). Dengan posisi saat ini masih berada pada KBMI 1 dan diarahkan untuk diperkuat secara bertahap. Pada RUPS-LB ini, para pemegang saham juga membahas agenda perubahan susunan pengurus dan nomenklatur jabatan direksi. Sejumlah keputusan strategis diambil, di antaranya perubahan posisi Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Keuangan serta Direktur Pemasaran menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Operasional. Perubahan ini disebut sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan transformasi digital dan tata kelola risiko yang semakin kompleks. Rapat juga menyetujui pengangkatan Sulaiman Harahap sebagai calon Komisaris Non-Independen, pengangkatan anggota direksi baru Heru Mardiansyah – sebelumnya Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut – sebagai Direktur Utama, Sandhy Sofian sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasional, Presley Hutabarat sebagai Direktur Keuangan, dan Irwansyah Tuwareh Dongoran – sebelumnya Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Bank Sumut – sebagai Direktur Bisnis dan Syariah, serta penetapan Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruhnya akan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh OJK. Di sisi lain, masa jabatan Direktur Keuangan dan TI Arieta Aryanti akan berakhir Januari 2026, sementara Direktur Bisnis dan Syariah Syafrizalsyah diberhentikan dengan hormat per hari rapat ditutup. Bobby Nasution juga menegaskan kembali reposisi dan penyegaran manajemen merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang terus diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi kawasan. “Perubahan susunan komisaris dan direksi, perubahan nomenklatur, dan penambahan modal adalah langkah untuk memastikan Bank Sumut tetap sejalan dengan regulasi dan mampu tumbuh lebih sehat. Ini komitmen bersama pemegang saham,” kata Bobby. Keputusan pemegang saham untuk membuka opsi penyertaan modal berbentuk aset dinilai sebagai langkah progresif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang menuntut stabilitas fiskal sekaligus keberlanjutan pendanaan sektor perbankan. Langkah ini sekaligus menunjukkan sinergi antarpemerintah daerah dalam memperkuat peran Bank Sumut sebagai motor penggerak ekonomi regional.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Hadiri Peringatan Hari Stroke Sedunia di RSUD Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan – Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri peringatan Hari Stroke Sedunia yang mengusung tema “Setiap Menit Berharga, Kenali Tanda-Tanda Stroke dan Bertindak Cepat”, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padangsidimpuan, Rabu (29/10). Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota H. Harry Pahlevi Harahap menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RSUD Padangsidimpuan serta Komunitas Peduli Stroke (KPS) yang telah berperan aktif dalam mendampingi para penyintas stroke. Menurutnya, keberadaan komunitas tersebut bukan hanya sebagai wadah silaturahmi antara penderita dan keluarga, tetapi juga menjadi ruang berbagi semangat, pengalaman, dan kekuatan dalam menjalani masa pemulihan. “Saya tahu, perjalanan hidup setelah stroke tidaklah mudah. Mungkin dulu tangan bisa bergerak bebas, kini harus dilatih kembali. Mungkin dulu berbicara lancar, kini perlu waktu untuk menata kembali. Namun percayalah, setiap usaha kecil adalah langkah besar menuju pemulihan,” ujar Harry yang akrab disapa Levi. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dan menjadikan RSUD serta KPS sebagai “rumah kedua” bagi para penyintas stroke. “Mari kita jadikan tempat ini sebagai ruang untuk belajar, bergerak, dan kembali percaya diri menjalani hidup,” ucapnya. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkomitmen penuh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Kami ingin Padangsidimpuan menjadi kota yang sehat lahir dan batin, dengan masyarakat yang aktif, produktif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Karena hanya dengan masyarakat yang sehat, pembangunan dapat berjalan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Ketua TPPS Padangsidimpuan Tekankan Komitmen Bersama dalam Upaya Penurunan Stunting
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi (rakor) di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan, Selasa (28/10/2025). Rakor tersebut membahas hasil capaian Bulan Penimbangan Balita (BPB) Agustus 2025, sekaligus mengevaluasi langkah-langkah percepatan penurunan stunting di daerah itu. Berdasarkan Hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) Periode Agustus 2025 dapat diketahui bahwa terjadi tren penurunan jumlah balita stunting dari Pengukuran Juni 2025 ke Agustus 2025 sebesar 100 anak Stunting. Wakil Wali Kota Padangsidimpuan selaku Ketua TPPS, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Iswan Nagabe Lubis, S.Sos., M.M., menegaskan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting. “Mekanisme pelaksanaan kerja TPPS harus dijalankan secara optimal dan kolaboratif, dengan peningkatan intervensi yang melibatkan semua pihak,” ujarnya. Dalam arahannya, Iswan juga mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperbaiki mekanisme kerja TPPS. Ia memberikan beberapa instruksi penting, di antaranya agar camat dan OPD melakukan analisis situasi gizi di wilayah masing-masing serta mempercepat pelaksanaan tahapan aksi konvergensi dan pelaporan melalui situs Aksi Bangda. Selain itu, ia menekankan perlunya intervensi yang intensif dan berbasis data, serta optimalisasi peran Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan kader Posyandu dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.