Wawako Padangsidimpuan Lepas Atlet Silat
“Selalu berdo’a, jaga kondisi kesehatan, perhatikan makanan dan yang terpenting semangat jangan pernah padam” ucap Wakil Walikota Ir. H. Arwin Siregar, MM saat melepas atlet silat Kota Padangsidimpuan di Halaman Kantor Walikota Padangsidimpuan, Kamis (25/03) pada kejuaraan pencak silat seleksi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Provinsi Sumatera Utara. Wakil Walikota juga mengingatkan agar atlet mematuhi perintah pelatih, agar semua dapat berjalan dengan lancar tanpa ada cidera dan sebagainya yang tidak di inginkan. Wawako berharap para atlet dapat mempersembahkan prestasi terbaiknya yang nantinya akan mengharumkan nama Kota Padangsidimpuan. “Tetap semangat, jaga sportifitas dan berikan yang terbaik bagi Kota Padangsidimpuan” harapnya. Ketua Ikatan Pencak Silat (IPSI) Kota Padangsidimpuan H. Imransyah I.Eng mengatakan akan memberangkatkan 9 orang pada kejuaraan pencak silat seleksi popnas yang terdiri dari 7 atlet, 1 pelatih dan 1 official. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Kota Padangsidimpuan Ali Hotman Hasibuan, S.Sos, MM. Sumber : humaskotapadangsidimpuan
Sekdako Padangsidimpuan Membuka Sosialisasi Tata Naskah dinas
Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, S.Km, M.Kes membuka sosialisasi tata naskah dinas di lingkungan Pemkot Padangsidimpuan, Kamis, (25/03) di Hall Emerald Hotel Mega Permata Padangsidimpuan. Turut hadir Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara Muti Sinaga selaku Narasumber, Asisten Adiministrasi Umum Sekdako Padangsidimpuan Hamdan Sukri dan peserta kegiatan dari Tiap OPD dan kecamatan Se Kota Padangsidimpuan. Kepala sub bagian pelayanan publik dan tata laksana Bagian Organisasi Sri Riska Dalimunthe, S.S melaporkan kegiatan ini berdasarkan Pemendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dilingkungan pemerintah daerah. Yang bertujuan untuk penyeragaman tata naskah dinas di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sambutan Walikota Padangsidimpuan yang disampaikan Sekdako, menyampaikan dalam dunia birokrasi pemerintahan daerah, dihadapkan pada pekerjaan yang selalu berkaitan dengan naskah dinas, baik itu membuat surat, mengarsipkan surat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lanjut Sekda, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan tata naskah dinas, yang menyeragamkan tata naskah dinas di lingkungan Pemkot Padangsidimpuan, ucapnya. Tata kelola pemerintah yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. “Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional” jelas sekda. Pada kesempatan tersebut, Sekdako meminta kepada seluruh peserta yang hadir ahar serius mengikuti sosialisasi tata naskah tersebut. “Kami harapkan agar narasumber dapat memfasilitasi peserta, sehingga naskah dinas yang dihasilkan nanti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tutur sekda. Sumber :humaskotapadangsidimpuan
SOSIALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021
Tahun 2021, Kota Padangsidimpuan masuk dalam daftar lokasi pemanfaat CFW (Cash For Work) sebanyak 8 Kelurahan/Desa diantaranya Ujung Padang, Hanopan, Manunggang Julu, Palopat Maria, Huta Padang, Sabungan Sipabangun, Sitamiang Baru dan Batunadua Julu. Kemudian, satu lokasi sebagai pemanfaat kegiatan Infrastruktur Livelihood berbasis ekonomi yaitu Desa Aek Tuhul. Total sebanyak 9 Kelurahan/Desa se-Kota Padangsidimpuan yang mendapatkan Dana Pemanfaat Program KOTAKU melalui kegiatan Padat Karya sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 177/KPTS/M/2021. Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 di Kota Padangsidimpuan ini, diharapkan dapat mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, atau masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi permukiman kumuh. Dalam rangka tersampaikannya Program KOTAKU mulai dari level desa/kelurahan sampai dengan level kota, di semua lini/sektor maka melalui Pokja PKP menginisiasi pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 22 Maret 2021 di Aula Kantor Baplitbangda. Sosialisasi ini melibatkan beberapa instansi terkait, OPD, Lembaga Peneliti/Universitas Negeri dan Swasta, Perbankan, Camat se-Kota Padangsidimpuan, Lurah/Kepala Desa terkait yang mendapatkan dana pemanfaat CFW dan Infrastruktur Livelihood, BKM, serta Tim Program KOTAKU Padangsidimpuan. Dalam kesempatan ini, hadir PPK PKP Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Bpk. Akhiatul Akbar, ST, MURP yang sekaligus mewakili Kepala BPPW Prov. Sumut membacakan kata sambutan, dimana beliau berharap agar seluruh readiness kriteria untuk mendukung penanganan kumuh skala kawasan bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan, dan bersama-sama seluruh stake holder untuk memberikan kontribusi yang positif untuk penanganan kumuh seluas 324,17 Ha sesuai SK Walikota No. 67/KPTS/M/2021. Kepala Baplitbangda Kota Padangsidimpuan Bpk. Drs. M. Jusar Nasution juga memberikan arahan sekaligus membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Program KOTAKU Tahun 2021, dan menyampaikan kepada seluruh peserta khususnya PPK PKP Wil. 1 Prov. Sumut dan Konsultan Manajemen Wilayah Prov. Sumut bahwa Pemda sangat konsen dan serius untuk memenuhi segala kriteria yang telah ditetapkan oleh Pusat dan Provinsi dalam upaya mendukung penanganan kumuh di kota Padangsidimpuan. Sosialisasi dimulai dengan penyampaian materi Arah Kebijakan Infrastruktur Berbasis Masyarakat oleh PPK, yang kemudian disambung KMW Prov. Sumut yang diwakili oleh Bpk. Taufik Hidayat, SE, MM selalu Tenaga Ahli Komunikasi menyampaikan materi terkait BPM Cash For Work (Padat Karya Tunai). Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab oleh Peserta Sosialisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) meluncurkan program Padat Karya atau Cash For Work (CFW). Program ini diluncurkan khusus untuk menanggulangi penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang memukul langsung masyarakat berpengasilan rendah (MBR). Program Padat Karya ini nantinya disalurkan melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) untuk membiayai para tenaga kerja yang diikutkan dalam pekerjaan perbaikan ringan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang sudah mengalami penurunan kualitas. Harapannya melalui upah kerja yang mereka dapatkan, geliat ekonomi keluarga secara bertahap pulih dan tingkat konsumsi atau daya beli pun meningkat. Program CFW (Cash For Work) mendapat respon positif dari masyarakat sejak dilakukannya sosialisasi. Tidak hanya itu, Pemerintah setempat juga turut serta dan mendukung penuh akan kegiatan ini. Karenanya Program CFW ini mendapatkan respon yang begitu antusias sehingga dilaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Program KOTAKU Padangsidimpuan, untuk membahas hal-hal yang perlu disiapkan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, pekerja, pencairan dana, serta hal penting lainnya. Sumber : Kusti Ardinah (Operator Askot Mandiri KOTAKU Padangsidimpuan)