Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH menghadiri acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara di hotel AdiMulya Jumat , 9 April 2021.
Rapat tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.
Gubernur Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan telah melakukan empat langkah menjelang Ramadan dan lebaran , yaitu percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, dan penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB).
Untuk serapan anggaran, Edy Rahmayadi mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender dan juga belanja daerah. Serapan anggaran APBD akan menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah, sehingga membantu pemulihan ekonomi. Sedangkan penyesuaian PBBKB dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggarannya dan menghindari deflasi.
“Pemkab/Pemko harus lakukan percepatan serapan anggaran, karena hal itu akan menjadi stimulus ekonomi di daerah kita masing-masing. Penyesuaian PBBKB juga dilakukan untuk itu, agar serapan anggaran di Sumut lebih besar, sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan menghindari deflasi berat,” ujar Edy Rahmayadi.
Kemudian, katanya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadan dan Lebaran. Sumut sendiri cukup baik dalam memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak, keenam bahan pangan ini surplus.
Tetapi, untuk bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%, gula pasir Sumut 100% memasok dari luar daerah. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya.
Edy Rahmayadi berharap Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak yang surplus, jadi harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau ini menjelang Ramadan dan Lebaran, bila naik drastis berarti ada masalah entah itu distribusi atau permainan tengkulak, Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,” kata Edy.
Ketersediaan bahan pangan dan harga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy). Edy Rahmayadi berharap kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut diharapkan mampu mencapai 0%.
“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0%, karena itu empat langkah ini kita ambil,” kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.
Kepala BI Perwakilan Sumut Soekowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07%, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi. Selain empat upaya yang dilakukan Pemprov Sumut, juga perlu dilakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD).
Sampai saat ini, katanya, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD), selanjutnya akan disusul daerah-daerah lain.
Turut hadir pada acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran TP2DD Sumut Wakapolda Sumut Dadang Hartanto, Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori dan Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumut Arif Mandu. Selain itu juga hadir Bupati/Walikota se- Sumut baik secara fisik maupun virtual dan OPD terkait Pemprov dan Pemkab/Pemko.
@Sumber : Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setdako Padangsidimpuan
